POHUWATO, RA1 – Menyusul rencana atau pelaksanaan penggeledahan terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato terkait dugaan korupsi penyalahgunaan BBM, ketua DPD LA-Ham lembaga analisis hak asasi manusia Ismail hippi meminta agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada satu instansi saja.
Dirinya mendesak aparat penegak hukum atau kejaksaan juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menyeluruh ke Dinas Pertanian.
Kekhawatiran ini muncul mengingat adanya laporan dan dugaan penyimpangan serupa di dinas tersebut, khususnya terkait program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa zounder. Diduga ada ketidaksesuaian antara jumlah, jadi jasa alsintan perlu di audit.
“Jangan hanya DLH yang diperiksa. Kalau soal penyimpangan anggaran dan bantuan, Dinas Pertanian juga banyak mendapat keluhan. Soal alsintan itu sering dikeluhkan petani: jasa alsintan tidak jelas, jumlahnya kurang, atau justru tidak sampai ke tangan yang berhak,” ungkap haji Cuu.
Haji Cuu menilai, kasus dugaan korupsi BBM menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik penyimpangan yang mungkin terjadi di instansi lain. Dirinya berharap aparat tidak bersikap tebang pilih, melainkan melakukan pemeriksaan secara adil, transparan, dan menyeluruh.
“Kalau benar ingin membersihkan tata kelola keuangan daerah, buka semuanya. Mulai dari pencatatan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban dana. Jangan sampai ada oknum yang merasa aman hanya karena belum tersentuh,” tegasnya.
Kejaksaan Pohuwato, Pihak kepolisian dan inspektorat daerah diharapkan segera menindaklanjuti desakan ini. Jika ditemukan bukti penyimpangan, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat pulih dan anggaran daerah benar-benar dinikmati untuk kesejahteraan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak dinas pertanian.
Redaksi: KMG
